Mungkinkah SBY Kepala Negara Seumur Hidup?
Sekjen FUI
Beberapa hari lalu Presiden SBY di hadapan para pengusaha muda negeri ini menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan lagi dalam pilpress mendatang. Juga anak istrinya tidak akan mencalonkan diri dalam pilpres (Poskota, 10 Juni 20011).
Kenapa Presiden SBY menyatakan dirinya tidak akan mencalonkan lagi dalam pilpres? Bukankah memang sudah tidak dimungkinkan lagi oleh UUD yang sudah direformasi? Ada selentingan bahwa SBY sudah tidak didukung AS, makanya sudah tidak ada harapan lagi. Sehingga istri dan anak-anaknya pun dilarang berharap.
Apa benar begitu?. Gonjang-ganjing Partai demokrat mungkin bisa menjadi jawaban. Sebab, penyelidikan kasus Nazaruddin lebih lanjut, kalau KPK benar-benar berani, bisa menyeret para petinggi PD, bukan tidak mungkin menyentuh keluarga Cikeas. Tuntutan perubahan semakin penguat, bahkan tuntutan “Ganti Rezim Ganti Sistem!”
Namun bisa saja konstelasi berubah, kalau presiden berani melakukan tindakan revolusioner. Membalik keadaan ini dengan cepat. Caranya dengan mengumumkan keadaan darurat, mengubah sistem. Sistem demokrasi dan liberalisasi politik dianulir. Pilkades, pilkada, pilgub, dan pilpres dihentikan! Sehingga pemborosan-pemborosan dan berbagai permainan kotor yang tidak perlu akibat liberalisasi politik bisa dihilangkan.
Untuk itu Presiden SBY harus membentuk tim revolusi yang tangguh dari kalangan orang-orang independen yang terbukti integritas dan dedikasinya untuk kemaslahatan bangsa dan negara, serta punya track record tidak pernah korupsi. Dalam tim ini wajib dimasukkan para ulama yang selama ini dikenal sebagai orang-orang garis keras yang tidak terkontaminasi buruknya sistem yang ada.
Lalu presiden mengumumkan pembubaran KPK dan mengubahnya menjadi TPKR (Tim Pemberantasan Korupsi Revolusioner) yang dipimpin langsung oleh presiden dan mencekal semua pejabat tinggi dan mantan pejabat tinggi serta para konglomerat.
Seluruh nama-nama yang kena cekal diberi formulir isian harta dan pernyataan bersedia mengembalikan harta kelebihan yang tidak wajar kepada negara. Mereka yang mengembalikan harta kelebihan diberikan amnesti, dibebaskan tanpa proses hukum. Tentu bagus sekali jika presiden memberikan contoh menyerahkan kelebihan harta pribadinya dan keluarganya—bilamana ada-- kepada negara. Dan mengajak seluruh rakyat melakukan prosesi taubat nasuha secara nasional.
Mereka yang tidak mau menyerahkan harta kelebihan segera ditangkap dan diproses sesuai hukum dan pengadilan darurat revolusi. Mereka wajib membuktikan bahwa harta mereka yang berlebihan itu diperoleh secara halal. Jika terbukti halal, maka harta kelebihan itu diambil 50% untuk mengisi kas negara, dan yang bersangkutan dibebaskan. Bila tidak bisa membuktikan kehalalan harta kelebihannya, maka seluruh harta kelebihannya disita oleh negara, dan orangnya dihukum seumur hidup dengan diasingkan di suatu pulau tertentu, sebut saja pulau Taubat, untuk melakukan taubatan nasuha sampai akhir hayatnya.
Dengan pengembalian harta KKN dari pejabat, mantan pejabat, dan konglomerat, yang dengan teori korupsi Kwik Kian Gie bisa mencapai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah, maka negara punya modal yang cukup untuk membangun kehidupan baru yang sederhana, tapi berkualitas.
Yaitu, kehidupan yang menjamin kesejahteraan seluruh warganegara dengan dibebaskannya rakyat dari beban biaya pendidikan dan kesehatan serta jaminan keamanan. Kehidupan yang tidak hanya berorientasi kepada dunia, tapi juga kepada akhirat. Kehidupan yang membuat warga negara siap berjihad untuk membela bangsa dan negaranya melawan kaum kafir imperialis yang selama ini merampok dan mengekspolitasi sumber daya alam bangsa dan negara kita.
Presiden SBY bisa mengangkat orang-orang yang cakap dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk jabatan-jabatan pembantu kepala negara, gubernur, bupati, dan walikota. Sebab yang diperlukan rakyat bukanlah siapa yang jadi pejabat, tapi apakah dia melayani rakyat atau sibuk dengan urusannya sendiri. Selama ini rakyat sudah sangat bosan dengan ritual demokrasi yang memanjakan bahkan membius sesaat, tapi menyakiti selamanya lantaran para pejabat tidak fokus pada pelayanan dan pemenuhan kemaslaahtan rakyat, tapi sibuk menggalang dana dan personil untuk kemenangan dirinya dan partainya dari ritus-ritus demokrasi liberal selanjutnya.
Jadi kalau presiden fokus pada pembentukan kehidupan baru yang riil mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur –yang selama ini hanya jadi slogan—dengan melaksanakan pembangunan atas dasar iman dan taqwa kepada Allah SWT, memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis untuk seluruh warga negara tanpa kecuali, dan menasionalisasi aset-aset asing, khususnya migas dan sumber daya alam lainnya, sehingga bisa memberikan harga premium murah (Rp 1000 rupiah/liter) tanpa batas, menyediakan lapangan pekerjaan tanpa pungutan, dan memberikan kesempatan kepada orang-orang kaya berusaha tanpa biaya administrasi, dan tegas menghukum para koruptor, serta membuat perimbangan ekonomi, insyaallah pembangunan bermodal rakyat dan kekayaan alam ini akan bergerak tanpa hambatan. Presiden pun boleh kita junjung seumur hidup. Wallahua’lam!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar